KOMITMEN Indonesia untuk mencapai MDGs mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia. Oleh karena itu, MDGs merupakan acuan penting dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia telah mengarusutamakan MDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009 dan 2010-2014), Rencana Kerja Program Tahunan (RKP), serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam lima tahun terakhir, di tengah kondisi negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi tahun 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak ringan. Gejolak harga minyak dan harga pangan serta perubahan iklim global serta terjadinya krisis keuangan global 2007/2008 mewarnai dinamika pembangunan Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi menurun menjadi sekitar 4-5 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan sebelum krisis yang mencapai sebesar 5-6 persen.
Kenaikan harga pangan yang menjadi pengeluaran rumah tangga terbesar di kelompok masyarakat menengah bawah dan miskin semakin menimbulkan beban. Perubahan iklim yang ekstrem telah berdampak pada kegagalan pertanian dan kerusakan aset masyarakat serta terganggunya kesehatan masyarakat.
Dalam lingkungan global yang kurang menguntungkan tersebut Indonesia secara bertahap terusmelakukan penataan dan pembangunan di segala bidang sebagai suatu wujud dari komitmen Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.
Sampai dengan tahun 2010 ini, Indonesia telah mencapai berbagai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu:
a) sasaran yang telah dicapai;
(b) sasaran yang menunjukkan kemajuan signifikan
dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2105 (ontrack); dan
(c) sasaran yang masih memerlukan upaya keras
untuk pencapaiannya.
“Tidak seimbang keberhasilan
dengan dampak negatifnya. Ini perlu dikembalikan ke jalur yang benar.
Pembangunan bangsa harus dimulai dari keluarga bahagia sejahtera,” ujar Guru
Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Gunawan Sumodiningrat di Jakarta.
Sebelumnya, MDGs yang masuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 baru mencapai 25 persen.
Jauh dari sasaran, diantaranya pengentasan kemiskinan, kelaparan ekstrim dan
pemerataan pendidikan dasar.
Menurut Gunawan, Indonesia
berkepentingan dengan keberhasilan MDGs. Delapan nilai dasar dari MDGs sudah
menjadi amanat konstitusi negara yakni UUD 1945.
“ Ini sesuai Pembukaan UUD 45
yang berbunyi mewujudkan kesejahteraan umum dan upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa”, tegas bekas Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan ini.
Gunawan mengatakan, salah satu
jalan keluar mengurangi kemiskinan adalah menciptakan lapangan kerja dan
membuka akses ekonomi dengan memberdayakan ekonomi masyarakat miskin usia
produktif. Tapi para pejabat, baik di dalam maupun luar pemerintahan tidak memberikan
banyak pilihan dan tepat guna untuk orang miskin.
Misalnya, membuka lapangan kerja
bukan hanya mengandalkan investor asing atau harus mengandalkan utang luar
negeri yang makin memiskinkan rakyat.
Karena itu, Gunawan menyarankan
pemerintah menata kembali koordinasinya dari pusat ke daerah. Menyadarkan diri
bahwa keberhasilan MDGs pada partisipasi rakyat dimulai
dari keluarga.
Pengamat ekonomi Revrisond Baswir
mengatakan, sulitnya pemerintah memenuhi target MDGs terlihat dari angka kemiskinan
dan angka kematian bayi yang memprihatinkan.
“Selain problem kependudukan
yang multikompleks, kualitas kesehatan juga rendah karena perhatian
pemerintah kurang,” cetusnya.
MDGs, kata dia, sudah diimplementasikan
sejak 2007. Program tersebut merupakan program kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dengan UNDP (The United Nations Development Programme). Pelaksanaannya
dilakukan melalui sistem kemitraan antara pemangku kepentingan, yaitu
pemerintah (Bappenas, BPS dan Menko Kesra), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS),
swasta dan UNDP.
Sedangkan komponen yang
diintervensi adalah perbaikan pendataan, pelaporan MDGs dan Indeks Pembangunan
Manusia, advokasi atau kampanye dan dukungan inisiatif lokal.
Untuk diketahui, dari delapan
tujuan MDGs, Menko Kesra Agung Laksono membaginya dalam tiga kategori. Ketiga
kategori itu yakni, sasaran yang telah dicapai, sasaran yang menunjukkan
kemajuan signifikan dan akan tercapai 2015, serta sasaran yang perlu upaya
keras agar tercapai.
Kesimpulan :
Menurut saya program MDGs tidak berjalan sebagaimana semestinya terbukti dengan masih banyaknya masyakarat diluar sana yang belum mengetahui apa,manfaat dan peranan MDGs bagi kehidupan mereka. program yang sudah berjalan cukup lama ini belum optimal meningkatkan kesejahteraan rakyat. kurang mendapatkan perhatian dari banyaknya lembaga pemerintah di indonesia dan belum memihak kepada masyarakat kecil. upaya dalam menjalankan MDGs itu salah sasaran contohnya dalam program penyebaran pendidikan ini masih kurang difokuskan karena pemerintah hanya fokus dalam membangun sekolah bertaraf international ketimbang membangun sekolah di tempat-tempat desa terpencil. kurangnya pendidikan dapat mempengaruhi angka kemiskinan dan benar MDGs juga harus disadari dalam diri sendiri dari keluarga sejahtera maksudnya adalah dalam ekonomi yaitu harusnya keluarga sejahtera atau ekonomi kelas atas memiliki kesadaran dalam menyiptakan lapangan pekerjaan contonya seperti membuka usaha kecil dengan mempekerjakan orang yang benar-benar membutuhkan lapangan pekerjaan. Usaha seperti inilah yang tidak harus menunggu investor luar negri atau memakai uang negara karena uangnya berasal dari diri kita sendiri.
Menurut saya program MDGs tidak berjalan sebagaimana semestinya terbukti dengan masih banyaknya masyakarat diluar sana yang belum mengetahui apa,manfaat dan peranan MDGs bagi kehidupan mereka. program yang sudah berjalan cukup lama ini belum optimal meningkatkan kesejahteraan rakyat. kurang mendapatkan perhatian dari banyaknya lembaga pemerintah di indonesia dan belum memihak kepada masyarakat kecil. upaya dalam menjalankan MDGs itu salah sasaran contohnya dalam program penyebaran pendidikan ini masih kurang difokuskan karena pemerintah hanya fokus dalam membangun sekolah bertaraf international ketimbang membangun sekolah di tempat-tempat desa terpencil. kurangnya pendidikan dapat mempengaruhi angka kemiskinan dan benar MDGs juga harus disadari dalam diri sendiri dari keluarga sejahtera maksudnya adalah dalam ekonomi yaitu harusnya keluarga sejahtera atau ekonomi kelas atas memiliki kesadaran dalam menyiptakan lapangan pekerjaan contonya seperti membuka usaha kecil dengan mempekerjakan orang yang benar-benar membutuhkan lapangan pekerjaan. Usaha seperti inilah yang tidak harus menunggu investor luar negri atau memakai uang negara karena uangnya berasal dari diri kita sendiri.
Perlunya kesadaran bagi kita sendiri untuk tidak terjadinya MDGs 2025 dan kita sendiri harus bisa saling mengingatkan untuk bergotong royong untuk mengatasi MDGs 2025. masih banyak angka kematian di indonesia akibat kurangnya Gizi bagi anak kecil, angka kemiskinan pun akan bertambah banyak jika pemerintah tidak memperhatikan nasib mereka, akses air bersih pun sulit di dapat karna ada beberapa daerah yang tercemar air bersih akibat limbah pabrik. tujuannya indonesia sebagai negara berkembang wajib untuk melaksanakannya yang dimana negara-negara maju wajib menjadikan mentoring karena MDGs sudah menjadi kesepakatan bersama antara negara maju dan negara berkembang yang di deklarasikan dari KTT MILLINEUM 2000 oleh 189 negara anggota PBB.
Sumber :
http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/116-desember-2010/993-pencapaian-mdgs-cerminkan-komitmen-indonesia-untuk-meningkatkan-kesejahteraan.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar